• (021) 5507205

logo

Kami Siap Berhadapan di Ruang Manapun

Rimond B. Sukandi, Ketua Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia tidak menerima pencopotannya sebagai ketua secara sepihak. Mestinya pengurus mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi untuk menentukan kepengurusan Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia (KOAPGI).


Berikut ini wawancara singkat dengan Rimond melalui pesan elektronik, Jumat (5/2).
 
T: Anda sudah memimpin KOAPGI, ternyata dihadapkan dengan masalah internal yang lumayan rumit. Terbayangkah sebelumnya?
J: Saya sangat tidak menduga akan terjadi permasalahan yang rumit ini, masalah berawal dari adanya perubahan payung hukum perkoperasian, di mana UU Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 yang mengganti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan saat itu berlaku serta berkekuatan hukum, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Keputusan Nomor: 28/PPU/XI/2013 tanggal 28 Mei 2014 atau 14 hari setelah saya terpilih menjadi Ketua KOAPGI melalui voting anggota, dan lawan saya adalah Asep Wahidin Adhyana dan Abdul Rozaq.

Dalam Kepengurusan saya mengangkat Asep Adhyana selaku Bendahara KOAPGI atas saran Away A. Waluya selaku Ketua Pengawas, yang menurut UU No. 17 Tahun 2012 fungsi dan perannya berada di atas Ketua Pengurus. Saya sempat menolak tetapi karena pertemanan, maka saya terima Asep WA menjadi Pengurus KOAPGI.

Akibat Keputusan MK yang memberlakukan kembali UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk sementara waktu sampai ada UU Perkoperasian pengganti, maka tugas saya adalah melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam perkoperasian untuk menata ulang kelembagaan KOAPGI, termasuk AD/ART KOAPGI yang harus segera diubah secara menyeluruh sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992, karena payung hukumnya (UU No. 17 Tahun 2012) sudah tidak berkekuatan hukum lagi. (Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor :169/SE/Dep.1/VI/2014).

T: Sebenarnya, apa potensi yang cukup menentang dalam mengelola sebuah koperasi?
J: Koperasi itu sama dengan organisasi lainnya dalam hal kedudukannya, namun Koperasi memiliki kegiatan yang harus dapat memberikan kesejahteraan dan pelayanan yang optimal kepada anggotanya. Karena Anggota merupakan Pemilik sekaligus Pengguna Jasa Koperasi.

Koperasi juga harus memiliki kedudukan hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan Pemerintah cq. Kementerian Koperasi dan UKM RI, oleh karena itu harus dilakukan “pembenahan” secara menyeluruh, baik dalam aspek Administrasi Pendirian KOAPGI, Anggaran Dasar (AD), Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dan peraturan lainnya, sehingga KOAPGI berdiri dalam kedudukan hukum yang sesuai dengan UU Perkoperasian.

Tantangan dalam Koperasi adalah masalah internal dan eksternal, karena membangun tatanan yang baik tentunya perlu proses dan waktu, terutama dalam menyamakan persepsi serta pemahaman masalah, dan secara ekternal lebih dari 95% anggota KOAPGI kurang peduli terhadap Tata kelola administrasi dan regulasi, karena yang terpenting adalah bagaimana haknya terpenuhi terutama SHU dan mendapatkan hadiah yang menarik pada saat tertentu, sebagai hasil kontribusi mereka di KOAPGI.

Tantangan inilah yang mendorong kami untuk memberikan informasi terutama AD/ART yang hampir tidak dimiliki anggota dan memberikan edukasi tentang Perkoperasian, karena anggota adalah pemilik Koperasi.

Tantangan yang terbesar adalah datang dari internal KOAPGI sendiri, di mana peran seorang Ketua Pengawas yang juga mantan Ketua Koapgi (2000-2014) begitu besar sampai ke tingkat karyawan KOAPGI. Banyak keputusan dan intervensi Away A. Waluya selaku Ketua Pengawas dalam setiap langkah Pengurus, termasuk mengajukan surat pemblokiran dana KOAPGI kepada pihak perbankan, mitra KOAPGI. 

T: Terkait kisruh yang kini sedang berjalan, siapkah jika ini nanti berujung di ruang pengadilan (terlebih ada yang menyebut Anda sudah dijadikan "tersangka" oleh polisi)?
J: Kami siap berhadapan di ruang mana pun termasuk pengadilan, sepanjang itu dilakukan secara objektif dan transparan, karena kami melangkah dalam koridor UU dan peraturan yang berlaku. Apalagi Koperasi memiliki UU tersendiri yang mempunyai otonomi dalam penyelesaian konflik internal koperasi, kecuali telah terjadi tindakan penyelewengan atau pengelapan keuangan Koperasi.

Status Tersangka yang dituduhkan kepada saya, memang sangat saya sayangkan dan memprihatinkan, sebab kami menyelamatkan KOAPGI dari lemahnya kedudukan hukum KOAPGI sebagai Koperasi besar (ref. KepMen Koperasi No 98/Kep/M.KUKM/IX/2004).

Status tersangka dirasakan sebagai bentuk rekayasa atau konspirasi sekelompok oknum dari yang orang yang merasa dirugikan kepentingannya akibat langkah kami membenahi tata kelola KOAPGI, apalagi proses Gelar Perkara yang telah dilaksanakn oleh Polda Metro Jaya sama sekali tidak melibatkan kami sebagai pihak saksi atau terlapor. Padahal sangat jelas instruksi Kapolri tentang penetapan tersangka itu harus melalui Gelar Perkara yang objektif dan transparan.

T. Pesan Anda kepada pihak "lawan"? Dan apa pula kepada para anggota?
J: Kepada para pihak lawan, khususnya kepada Away A. Waluya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, saya mengimbau untuk bersikap jujur dan kesatria dalam berucap dan bertindak. Ilmu yang kita miliki sebaiknya bisa kita gunakan untuk membangun kepentingan anggota KOAPGI, apalagi selama 14 tahun lebih Anda berkecimpung dalam dunia perkoperasian, sampai Anda mengorbankan fungsi dan kewajiban yang sebenarnya sebagai Karyawan PT Garuda Indonesia yang telah lebih dari 10 tahun Anda tinggalkan, namun perusahaan tetap memberikan HAK (Gaji plus bonus) kepada Anda sebagai karyawan, sementara karyawan lainnya yang berada dalam kepengurusan KOAPGI tidak memiliki previllage seperti Anda.

Bahkan ketika Anda sudah tidak menjadi Ketua Pengurus, saya lah orang pertama yang mengantarkan Anda menghadap Direktur Human Capital untuk bisa menempatkan kembali posisi Anda sebagai karyawan PT Garuda Indonesia. Namun kebaikan saya justru diartikan lain bahkan Anda berkonspirasi untuk menyingkirkan saya sebagai Ketua Pengurus, melalui tangan sahabat kita Asep W. Adhyana, yang jelas berada dalam tim inti kepengurusan saya. Semoga Anda menyadari hal ini.

Sekarang Anda memutarbalikan fakta tersebut, bahkan menyudutkan status saya sebagai pensiunan PT Garuda Indonesia, yang tidak berhak menjadi Ketua KOAPGI. Apa Anda lupa bahwa selama ini Ketua KOAPGI bukanlah karyawan PT Garuda Indonesia, bahkan pensiunan juga bukan. Tetapi karena anggota KOAPGI sangat ramah dan sopan maka permasalahan ini tidak pernah muncul ke permukaan karena Anda telah memanjakan anggota KOAPGI. Bahkan Anggaran Dasar justru Anda yang memodifikasi isinya sesuai dengan kepentingan Anda.

Kepada para anggota KOAPGI, saya yakin Anda semua bisa menilai dan berpendapat tentang semua kejadian ini. Keterbatasan informasi ke anggota membuat anggota bingung dan justru kondisi itu telah digunakan oleh Away Waluya sebagai alat membangun opini untuk menyudutkan kami yang telah Anda pilih sendiri. Perangkat vital KOAPGI berupa data informasi dan keuangan masih dikuasai oleh Away Waluya cs, sehingga kami kesulitan untuk menata.

Kami telah berupaya menyelamatkan KOAPGI akibat kedudukan hukum yang lemah, baik Akte Pendirian maupun Perubahan Anggaran Dasar KOAPGI belum memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh Pemerintah, yaitu dituangkan dalam Akta Notaris Koperasi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Hal inilah yang mereka laporkan kepada pihak kepolisian dan tanpa gelar perkara yang objektif, saya telah dijadikan Tersangka.

Oleh karena itu mari kita buka bersama apa yang terjadi di KOAPGI yang telah 14 tahun dikuasai tanpa kita mengetahui dan mengerti. Apalagi AD/ART selama ini tidak pernah sampai ke tangan kita, pemilik KOAPGI.